Minyak Seret Dunia ke Krisis Pangan

Posting Oleh : Team News [March 16, 2008 - 9:04 am]

Dengan melihat pasar global dalam ketidakpastian, Aviliani menyarankan pemerintah membuat dua skenario. Pertama adalah skenario yang saat ini terdapat dalam RAPBNP 2008 bahwa pemerintah masih memandang positif atas semua kondisi yang terjadi. "Skenario kedua haruslah skenario terburuk," kata Aviliani.

Skenario terburuk itu jika harga minyak secara konstan sepanjang tahun berada dalam posisi di atas USD 110. "Jadi, nanti begitu harga memang konstan di atas USD 110 per barel, pemerintah siap dengan skenario tersebut dan tidak kebingungan lagi," tuturnya. Termasuk di sini soal besaran subsidi, target inflasi, dan besaran defisit anggaran. "Juga, kemungkinan menaikkan harga BBM," ujar pengamat yang juga komisaris BRI Itu.

Dalam kondisi perekonomian saat ini, lanjut Aviliani, pemerintah harus berani tegas untuk menaikkan harga BBM. Jika tidak, kondisi keuangan pemerintah akan berjalan tidak sehat seiring membesarnya beban subsidi dan defisit anggaran. "Hanya, besarnya tidak signifikan, cukup 5-10 persen," sarannya.

Menurut Aviliani, yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan pekerjaan baru dengan memberdayakan pemerintah daerah (pemda). Pemda saat ini kurang bisa menjadi pioner bagi pertumbuhan ekonomi regional. Mereka malah terkesan menghambat dengan banyak memasang pajak dan retribusi yang dipaksakan. "Sekarang ini, misalnya, pemda bisa mengaktifkan lahan pertanian di daerah-daerah. Rakyat dipekerjakan di sana biar urbanisasi juga bisa ditekan," katanya. "Jangan pakai BLT atau kredit-kredit bergulir yang terbukti tidak efektif," imbuhnya.

Sedangkan pengamat pertanian dari tim ekonomi Indonesia Bangkit, Fadhil Hasan, mengatakan, tingginya harga komoditas dunia bisa memicu terjadinya penyelundupan komoditas pangan dari indonesia. Disparitas harga yang tinggi antara harga di dalam negeri dengan harga internasional akan dilirik eksportir. "Kalau pemerintah tidak hati-hati dan meningkatkan pengawasan, bisa-bisa semua komoditas kita dibawa keluar negeri," ujarnya.

Namun dia mengakui, pemerintah telah menelurkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi hal itu. Kebijakan stabilisasi harga terutama difokuskan untuk mengatasi lonjakan harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, kedelai dan terigu. Setidaknya dengan kebijakan tersebut harga komodiats pangan di dalam negeri tidak beda jauh dengan harga internasional. "Kebijakan sekarang lebih cenderung untuk bebas mengikuti harga di pasar internasional," tegasnya.

Sementara itu, dari kalangan pengusaha, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy meminta pemerintah tidak ragu membuat keputusan strategis soal keterpenuhan energi yang membela pelaku industri dalam negeri. "Kalau pemerintah ragu-ragu seperti saat ini, hasilnya malah tidak jelas," kata Ernovian.

Dia mencontohkan, ketersediaan batu bara sebagai energi alternatif di tengah melambungnya harga minyak. "Saat kita membutuhkan banyak batu bara, batu bara malah diekspor," ujarnya. Pemerintah, kata dia, harus berani memihak industri nasional dengan membatasi ekspor batu bara.