Tidak Terus Treang dan Tidak Terang Terus

Posting Oleh : George Dominggo Rinels [June 15, 2010 - 6:46 am]

Dalam kehidupan yang semakin modern, begitu banyak aktivitas yang terkait listrik. Karena itu pemadaman listrik bergilir sungguh menjengkelkan. Bukan hanya penggila sepak bola dan balapan motor yang marah karena tidak dapat menikmati tayangan favoritnya di televisi. Pemadaman listrik mempertaruhkan banyak hal.
Penggiliran pemadaman listrik di berbagai kota di Indonesia berdampak buruk pada industri. Karena listrik padam, mesin tidak bekerja, kapasitas terpakai turun, pengusaha tidak dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu sehingga daya saingnya turun. Secara nasional, pemadaman listrik menyebabkan daya saing industri dalam negeri kalah dari industri sejenis di negara lain. Selain pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, pemadaman listrik menyebabkan mesin dan berbagai peralatan elektronik cepat rusak. Usia ekonominya bertambah singkat, beban biaya penyusutan bertambah besar, dan karena itu biaya produksi jadi lebih tinggi. Menyiapkan genset untuk menjaga pabrik tetap bekerja kala litrik PLN padam berarti menambah biaya karena harus membeli solar.

Media massa memberitakan beberapa contoh kerugian yang dialami kalangan bisnis dan industri. Pemadaman bergilir di Banten menyebabkan usaha konveksi skala kecil kehilangan pendapatan 2-5 juta per hari karena tidak berproduksi. Di Purwakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan kerugian akibat pemadaman listrik di bulan Mei mencapai Rp 2 Milyar. Perusahaan yang bergerak di bidang cold storage atau yang membutuhkan cold storage mengalami penurunan kualitas produk karena tidak cukup dan terputusnya pasokan listrik.
Pemadaman listrik membengkakkan biaya produksi rumah sakit karena harus membeli solar untuk menghidupkan genset. Dari 8 kali pemadaman di selama April-Juni, RSU Sarjito telah mengeluarkan biaya tambahan Rp 39 juta untuk membeli 7.100 liter solar. Padahal, tagihan listrik saja sudah menghabiskan sekitar 400 juta per bulan. Pemadaman juga menggangu pelayanan dan membahayakan hidup pasien. Meskipun menggunakan genset, waktu untuk menyalakan genset dan mengganti pasokan listrik PLN sekitar belasan detik. Waktu tersebut tergolong lama untuk sebuah operasi persalinan, karena bayi yang baru lahir membutuhkan pemanasan tubuh yang konstan. Pelayananan diagnostik dengan alat canggih, penggunaan alat pacu jantung dan sekian bayak layanan vital tidak dapat beroperasi ketika listrik padam.
Deretan kerugian di berbagai sektor akan sangat panjang kita harus kita deretkan semuanya.

Rakyat (konsumen) jadi Kambing Hitam
Pemerintah, seperti tampak pada pernyataan Wapres Yusuf Kalla, mencari kambing hitam dengan menuding perilaku boros konsumen sebagai penyebab krisis listrik akhir-akhir ini. Menurutnya, pemadaman listrik di berbagai tempat di Indonesia, terutama di Jawa, disebabkan oleh kenaikan konsumsi listrik akibat perilaku tidak berhemat. Kenaikan konsumsi litrik tersebut tidak diimbangi peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Karena itu, Kalla menjamin krisis listrik akan berakhir tahun 2010, ketika proyek pembangkit berbahan bakar batu bara 10.000 Mega Watt rampung. Sebelum proyek itu selesai, menurut Wapres, dalam dua tahun ini langkah yang harus dilakukan adalah menghemat penggunaan listrik.

Selaras penyampaian Kalla, pemerintah pun mendesak kalangan bisnis, industri, konsumen rumah tangga, instansi pemerintah dan lembaga sosial untuk menghemat pemakaian listrik. Penghematan penggunaan listrik oleh instansi pemerintah ditempuh dengan penggunaan lampu hemat energi dan pengaturan pendingin udara pada suhu 26 derajat Celcius. Langkah ini berlaku sejak Juni 2008, dimulai dari istana presiden, kantor kementrian dan lembaga nondepartemen. Ditargetkan, selama enam bulan pelaksanaan di tahun ini (Juni-Desember) penghematan mencapai Rp 400 miliar.

Untuk mendorong penghematan konsumsi listrik kalangan bisnis dan industri, pemerintah menerapkan kebijakan tarif Daya Max Plus, yang memberi pinalti berupa pembayaran tambahan bagi penggunaan di atas rata-rata konsumsi nasional. Bagi pengguna listrik berdaya sambung di atas 6.600 VA, terutama kalangan bisnis hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan, pinalti diberikan jika konsumsi listrik melampaui 839 kWh di atas pukul 18.00. Kebijakan ini dilengkapi pembatasan waktu penggunaan penerangan listrik dan lampu reklame pada pusat perbelanjaan. Langkah ini banyak mendapat tentangan dari kalangan pengusaha. Bagi pengusaha perhotelan dan mall, pukul 18.00 ke atas adalah puncak ramainya konsumen. Pada saat itulah pemakaian listrik pada usaha tersebut berada pada puncaknya.
Kemudian terbit surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri, yang mengharuskan kalangan pengusaha hotel, mall dan restoran menggunakan genset dua kali dalam seminggu. Awal rencana, pebisnis hotel dan mall diwajibkan menggunakan genset selama 2 hari dalam sepekan, setiap harinya 5 jam. Tidak mau rugi, pengusaha mengancam akan menggugat PLN. Akhirnya, kedua pihak mau berkompromi. Agustus lalu PLN mengurangi frekuensi kewajiban pemakaian genset di Mall jadi sekali dalam seminggu pada pukul 18.00-21.00.

Untuk mendorong penghematan pada konsumen rumah tangga, awalnya pemerintah, melalui PT PLN, menempuh dua pendekatan Demand Side Management (DSM), yaitu Program Load Management dan pemangkasan beban puncak. Pemangkasan beban puncak dilakukan melalui penggunaan lampu hemat energi (LHE) sehingga produksi listrik pada malam hari (beban puncak) dapat dikurangi. Sayangnya, penggunaan lampu hemat energi belum bisa benar-benar massal. Pasalnya, hingga akhir Agustus 2008, kisruh tender pengadaan lampu hemat energy (LHE) belum juga jelas akhirnya. Dampaknya, realisasi proyek kluster industri LHE molor dari tahun ini. Pembangunan kluster produsen LHE tergantung kelanjutan rencana PLN melakukan tender 51 juta unit LHE. Para pengusaha tidak mau ambil resiko, karena jika tender batal, tidak ada jaminan siapa yang akan menyerap LHE yang diproduksi .

Pada program Load Management, PLN mendorong penghematan konsumsi listrik pelanggan dengan menerapkan tarif Insentif-Disinsentif. Pelanggan yang mengkonsumsi listrik di atas 80 persen rata-rata konsumsi nasional akan dikenakan pinalti membayar tarif lebih mahal atas kelebihan pemakaian, sementara konsumen dengan penggunaan listrik di bawah 80 persen rata-rata konsumsi nasional mendapatkan potongan tagihan listrik.

Dalam rencana awal, besar pinalti atas kelebihan konsumsi listrik diseragamkan untuk semua golongan daya tersambung, yaitu 1,6 kali nilai kelebihan penggunaan, sementara penggunaan di bawah 80 persen rata-rata nasional mendapat 20 persen potongan pembayaran. Di awal Maret pemerintah mengubah kebijakan pukul rata ini. Besaran pinalti dibedakan untuk masing-masing kelompok daya. Untuk konsumen rumah tangga berdaya tersambung di atas 6.600 VA, tetap dikenakan pinalti 1,6 kali untuk penggunaan di atas 839 kWh. Kelompok 450 VA, dengan rata-rata konsumsi nasional perbulan 75 kWh, dikenakan pinalti 0,3 kali untuk penggunaan di atas batas hemat 60kWh. Nilai pinalti yang sama diberikan kepada konsumen 900 VA yang mengkonsumsi lebih dari 92 kWh per bulan (rata-rata pemakaian per bulan 115 KWh). Sementara untuk kelompok konsumen 1.300 VA (rata-rata konsumsi nasional 201 kWh per bulan, batas hemat 158 kWh) dan kelompok daya 2.200 VA (rata-rata nasional 358 kWh, batas hemat 283 kWh), masing-masing dikenakan pinalti 0,35 kali dan 0,8 kali atas penggunaan di atas batas hemat.
Sebelum perubahan perhitungan tarif disinsentif (pinalti 1,6 untuk semua golongan daya), target penghematan jika pelanggan tidak menurunkan konsumsinya adalah Rp 8 triliun per tahun. Dengan perubahan perhitungan (sesuai kelompok daya yang digunakan), penghematan diperkirakan Rp 4 triliun per tahun. Jika konsumen berhasil didorong memotong konsumsinya 20 persen (12,4 GWh) yang setara dengan 3,7 juta kiloliter BBM, penghematan yang dicapai sebesar Rp 18,7 triliun.
Belum sebulan berlaku, dalam rapat kerja pemerintah dan DPR, 24 Maret, program disinsentif dibatalkan. Ia akan digantikan penerapan tarif multiguna atau tarif nonsubsidi kepada pelanggan rumah tangga golongan R3 yang berdaya tersambung 6.600 VA. Dari total 37 juta pelanggan PLN, hanya 81.000 konsumen rumah tangga yang termasuk golongan R3. Selama ini tarif subisidi untuk R3 adalah Rp 900 per kWh, sedangkan biaya produksi Rp 1.300 per kWh. Di bulan Agustus, dalam nota keuangannya, pemerintah kembali mengusulkan (kepada DPR) pemberlakuan tarif disisentif kepada pelanggan 3.300 hingga 6.600 VA.
Untuk sektor industri, manajemen konsumsi listrik yang akan berlaku adalah pemindahan satu hari kerja pabrik ke hari Minggu. Kebijakan tersebut sedang dalam proses pembahasan sejumlah konsekuensi, seperti perhitungan upah buruh, apakah dianggap sebagai lembur atau tidak.

Pertumbuhan konsumsi listrik memang jauh di atas pertambahan kapasitas pembangkit terpasang dan daya tersedia. Kapasitas pembangkit terpasang menunjukan daya maksimum yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik. Total kapasitas terpasang pembangkit listrik se-nasional pada tahun 2007 sekitar 29.696,47 Mega Watt, berasal dari PLN (24.896 MW), independent power producer (3.984 MW) maupun private power utility (796,47 MW). Sebagian besar kapasitas terpasang (21.000 MW) berada dalam sistem Jawa-Bali. Daya tersedia atau daya mampu adalah realisasi daya yang dapat dihasilkan pembangkit. Daya tersedia (daya mampu) lebih kecil dari daya terpasang. Normalnya 30 persen dari daya terpasang adalah daya cadangan operasi dan 11,4 persen susut (hilang) saat disalurkan dari pembangkit kepada konsumen.
Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, pertumbuhan kapasitas pembangkit terpasang cukup tinggi. Pada tahun 1997, pertumbuhan kapasitas terpasang bahkan mampu mencapai 17,6 persen. Namun, salah urus ekonomi pada periode sebelumnya telah membuat negara kehilangan kemampuan membangun pembangkit baru atau mengembangkan kapasitas pembangkit yang ada. Hal ini menyebabkan penurunan pertumbuhan daya tersedia. Jika sebelum krisis 1998 daya tersedia atau suplai listrik bertumbuh 14 persen per tahun, setelah krisis bahkan sempat bertumbuh negatif di tahun 1999, 2000, 2002 dan 2004. Rata-rata pertumbuhan daya tersedia pada periode pascakrisis ekonomi hanya sebesar 1,8 persen per tahun.
Di sisi lain, meskipun terdapat pelambatan pascakrisis 1998, pertumbuhan konsumsi listrik jauh lebih besar dari pertumbuhan suplai. Sebelum krisis, konsumsi listrik bertumbuh 12,9 persen per tahun. Di tahun 1997/1998, konsumsi listrik justru naik 15 persen. Pada tahun 2004, konsumsi bertumbuh 6,6 persen, jauh lebih tinggi dari peningkatan produksi listrik yang hanya sebesar 2,5 persen. Tahun ini, rata-rata pertumbuhan pemakaian listrik pada kuartal pertama sebesar 6,8 persen, jauh di atas target pertumbuhan dalam RAPBN-P 2008 yang ditetapkan sebesar 1,9 persen.
Hal ini menyebabkan selisih antara daya tersedia dan beban puncak semakin kecil. Beban puncak (peak demand) menggambarkan maksimum daya yang digunakan atau dikonsumsi. Akibat meningkatnya beban puncak, cadangan daya terus berkurang. Kini alokasi cadangan daya hanya 25 persen. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab penggiliran pemadaman kerap dilakukan PLN, terutama ketika ada pembangkit yang rusak sehingga beban maksimum melampaui daya tersedia. Contohnya di tahun 2004. Saat itu selisih daya tersedia dan beban puncak bernilai negatif. artinya beban puncak lebih besar daripada daya tersedia. Akibatnya sejak tahun 2004 (membaik di tahun 2005 dan 2006), banyak terjadi pemadaman.

Membaiknya selisih daya tersedia terhadap beban puncak di tahun 2006, bukan semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan kapasitas pembangkit (yang berkonsukensi kepada pertumbuhan daya tersedia). Ada andil kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang menyebabkan stagnasi ekonomi di tahun tersebut, dan berdampak pada penurunan konsumsi listrik.

Di tahun 2008, dengan kapasitas terpasang di sistem Jawa-Bali sebesar 22.296 MW, seharusnya terdapat cadangan 6.600 MW ketika beban puncak. Rusaknya sejumlah pembangkit menyebabkan daya cadangan operasi pernah hanya sebesar 689 MW, sementara realisasi beban puncak mencapai 16.300 megawatt (MW), lebih besar dari nilai tertinggi daya mampu pasok 16.010 MW. Dari 26 sistem besar kelistrikan di Indonesia saat ini, hanya 6 yang berstatus normal. Sebanyak 5 sistem besar, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara dalam status defisit. Sedangkan 15 sistem lainnya dalam keadaan siaga, yang jika ada pembangkit rusak, berubah statusnya menjadi defisit.

Itulah kondisi yang berlaku. Tetapi apakah lantas pernyataan Jusuf Kalla bahwa sebab utama persoalan krisis listrik akhir-akhir ini adalah perilaku boros listrik itu benar adanya? Tepatkah rakyat (konsumen) ditempatkan sebagai the bad guy? Di mana letak persoalan sebenarnya, pada konsumsi (demand) atau produksi (supply)? Bukankah selama dekade ini, electrification ratio (rasio kelistrikan), yaitu jumlah rumah tangga yang telah dialiri listrik di Indonesia hanya sekitar 50 persen? Di antara 12 negara sekawasan, electrification ratio Indonesia berada di nomor dua dari terakhir. Negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filiphina, Thailand dan Cina, rasio kelistrikannya mencapai 79 persen, 80 persen, 84 persen dan 99 persen. Demikian pula, jika perkapita penduduk negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia mengkonsumsi rata-rata 500 kWh, 1.500 kWh, 2.700 kWh, maka rata-rata konsumsi listrik perkapita penduduk Indonesia hanya 400 KWh.

Keresahan Utama Pemerintah SBY-JK
Jika melihat data rendahnya electrification ratio dan konsumsi listrik per kapita di Indonesia yang tergolong rendah, maka pertanyataan pemerintah tampak sebagai excuse semata, sebagai upaya mencari pembenaran dan kambing hitam atas kegagalannya menjamin pasokan listrik bagi rakyat dan industri. Satu-satunya persoalan serius pada sisi konsumsi adalah tingginya proporsi penggunaan listrik oleh sektor bisnis konsumtif seperti pusat perbelanjaan, restoran dan hotel yang mencapai 30 persen dari total konsumsi listrik nasional. Seharusnya konsumsi listrik diprioritaskan pada sektor produktif seperti manufaktur dan pertanian.
Pernyataan Jusuf Kalla tidak menggambarkan keprihatinan utama pemerintah atas keterbatasan pasokan listrik bagi rumah tangga dan industri nasional. Ada hal lain yang lebih dikuatirkan pemerintah dan menjadi latar belakang utama berbagai program penghematan konsumsi listrik yang diserukan dan dipaksakan pelaksanaannya dengan berbagai bentuk sanksi (disinsentif).

Tidak seperti Jusuf Kalla, beberapa pejabat PT PLN mengungkapkan dengan lebih jujur. Direktur utama PT PLN Eddie Widiono mengatakan, upaya mengontrol pemakaian listrik oleh konsumen diperlukan karena PLN tidak bisa menahan beban biaya bahan bakar tahun 2008. Azwar Lubis, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, mengakui jika penerapan kebijakan insentif dan disinsentif tidak terlepas dari krisis energi yang membelit PT PLN, yaitu krisis ketersediaan bahan bakar pada pusat-pusat pembangkit listrik. Sementara menurut Direktur PLN Jawa-Bali Murtagi Syamsudin, PLN justru jauh lebih diuntungkan jika pelanggan mau berhemat karena dapat menekan biaya bahan bakar PLN yang besar.
Tepat! Persoalan pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik PLN inilah yang menjadi inti persoalan listrik akhir-akhir ini. Kenaikan harga minyak dunia yang terus mencatat rekor demi rekor baru dalam tahun-tahun terakhir ini menyebabkan lonjakan biaya produksi listrik yang berasal dari pos bahan bakar minyak untuk pembangkit.
Di tahun ini, sesuai APBN-P 2008, PLN mendapatkan jatah subsidi sebesar Rp 62,5 triliun, setelah beberapa kali dikoreksi dari Rp 32 triliun, Rp 55 triliun dan Rp 60,9 triliun dalam penganggaran sebelumnya. Nilai ini disepakati pemerintah dan DPR berdasarkan asumsi APBN-P 2008 terhadap harga minyak yang sebesar 95 dollar AS per barel dan batu bara 50 dollar AS per ton. Sementara asumsi pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 1,9 persen, sehingga membutuhkan 9,1 juta kiloliter quota minyak bumi untuk bahan bakar pembangkit.
Selama tahun berjalan, asumsi-asumsi atau target yang ditetapkan ternyata terlalu rendah. Harga minyak bergerak liar, bahkan mencapai lebih dari 130 dollar AS per barel sebelum turun ke kisaran 100 dollar AS pada minggu ketiga September. Sedangkan harga baru bara melejit hingga 190 dollar AS per ton di bulan Juli lalu. Underestimate terjadi pula dalam penetapan target atau asumsi pertumbuhan konsumsi listrik dan pemakaian BBM. Rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik kuartal pertama (Januari-April) 2008 telah mencapai 6,8 persen, jauh melampaui target pertumbuhan dalam APBN-P 2008. Sementara pemakaian BBM pada periode tersebut telah mencapai 42,24 persen dari target 9,1 juta kiloliter. Perkiraan konsumsi BBM untuk pembangkit di tahun 2008 ini mencapai 10,66 juta kiloliter.
Dari sisi kepentingan PLN (juga kepentingan produksi listrik nasional) kondisi ini menyulitkan. Dari 9,1 juta kiloliter alokasi BBM yang dijatah APBN, sebanyak 8,1 juta kiloliter (5,5 kiloliter solar dan 3,5 juta kiloliter minyak bakar atau Marine Fuel Oil (MFO)) dibeli PLN dari Pertamina dengan harga MOBS ditambah margin keuntungan dan transportasi sebesar 9,5 persen. Sisanya, 1 juta kiloliter ditenderkan kepada Shell seharga MOBS plus margin 1,95 persen. Harga MOBS (means of platts Singapore) adalah patokan harga minyak yang dijual di Singapura. Pada tahun 2007, MOBS untuk solar adalah 108,6 dollar AS. Pada tahun 2008, MOBS naik sekitar 20 persen.

Dengan realisasi konsumsi BBM PLN mencapai 10,66 kiloliter, maka kekurangan 1,57 juta kiloliter (dari jatah 9,1 juta kiloliter) harus dibeli PLN melalui Pertamina di pasar spot internasional dengan harga komersial yang terus bergerak naik. Jika digunakan asumsi-asumsi dalam RAPBN 2009, yaitu pertumbuhan penjualan listrik 6,72 persen; harga minyak 130 dollar AS per barel, maka (seharusnya) kebutuhan subsidi bagi PLN sebesar Rp 72,61 triliun. Jadi PLN kekurangan dana sekurang-kurangnnya Rp 10,11 triliun. Itupun (sesuai asumsi), jika porsi penggunaan batu bara meningkat menjadi 49 persen sehingga volume pemakaian BBM ditekan menjadi 6,2 juta kiloliter. Berharap kemampuan PLN menutupi sendiri kekurangan biaya ini tentu mustahil, karena rata-rata biaya produksi Rp 1.304 per KWh sedangkan harga jualnya Rp 626,86 per KWh (defisit Rp 407,14 per KWh).

Tanpa menaikan harga jual listrik dan mendapat tambahan subsidi sesuai kebutuhan, PLN terpaksa melakukan penghematan, yang berarti pemadaman listrik bergilir di berbagai kota. PLN juga membatasi pemasangan baru. Manajer distribusi PT PLN distribusi Jakarta Raya Widido Nugroho mengingatkan agar pengusaha kecil dan menengah (UKM) jangan terlalu berharap dapat menambah daya lisrik atau meminta pemasangan baru karena akan ditolak PLN. Menurutnya, PLN hanya memprioritaskan listrik pelanggan rumah tangga, rumah susun dan rumah sederhana (Kontan, 1 September 2008). Kenyataannya, sektor rumah tangga pun kesulitan mendapatkan pemasangan baru. Beberapa warga Kota Kupang NTT menceritakan, meski tergolong penduduk miskin dan hendak memasang listrik berdaya 450 VA, PLN justru menawarkan mereka meteran multiguna (nonsubsidi), dengan alasan meteran untuk daya 450 VA habis. Beberapa warga menceritakan kalau mereka telah membayar antara Rp 2 juta hingga Rp 6 juta (baik resmi ataupun sebagai uang pelicin kepada petugas PLN) untuk mendapatkan aliran listrik, namun tak kunjung dilayani.

Dari sisi pemerintah SBY-JK yang berpaham neoliberal, kenaikan harga BBM dan peningkatan konsumsi listrik jelas merugikan. Pemerintah memberikan subisidi biaya produksi kepada PLN (subsidi listrik) berdasarkan rasio maksimum 27 persen penggunaan BBM oleh PLN pada asumsi harga minyak tertentu. Kenaikan demi kenaikan harga BBM di pasar internasional menyebabkan asumsi harga minyak dalam APBN harus diperbaharui. Sementara kenaikan konsumsi listrik meningkatkan konsumsi BBM sebagai bahan bakar pembangkit. Tahun 2007, produksi listrik dari pembangkit PLN yang berbahan bakar minyak mencapai 30 persen dari total produksi sebesar 100 TWH. Untuk produksi itu, konsumsi BBMnya mencapai 10,1 juta kiloliter dengan biaya Rp 50 triliun atau 60 persen dari total biaya bahan bakar yang dikeluarkan PLN.
Kenaikan harga BBM dan tingkat konsumsi listri menuntut peningkatan alokasi “subsidi” pemerintah. Padahal pemerintah SBY-JK memiliki “kewajiban” neoliberal untuk terus memangkas belanja (juga investasi) pemerintah pada sektor publik (kepentingan rakyat), termasuk ketegalistrikan. Public Expenditure Cut adalah salah satu poin dari Structural Adjustment Program yang didesak oleh negara-negara kaya melalui IMF dan Bank Dunia demi suksesnya pelaksanaan neoliberalisme sepenuh-penuhnya. Menambah alokasi subsidi untuk PLN (subsidi listrik) berarti kegagalan pemerintah SBY-JK melaksanakan kewajiban neoliberalnya untuk mengurangi anggaran publik.

Agak sulit bagi pemerintah SBY-JK untuk mengurangi alokasi subsidi listrik melalui kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Langkah ini sangat beresiko secara politik bagi pemerintahan SBY-JK. Menaikkan TDL, setelah belum lama ini menaikan harga BBM untuk rakyat, akan memperkuat citra tidak populis pemeritahan SBY-JK. Jelas, ini bukan langkah yang berani diambil, mengingat momentum pemilu 2009 akan segera tiba. Karena itu, langkah favorit pemerintah adalah gencar menyerukan dan memaksakan penghematan listrik.

Menyatakan bahwa kepedulian utama pemeritah SBY-JK adalah pada pengurangan subsidi listrik tidak bermaksud menyangkal sama sekali kepedulian pemerintah pada pemenuhan kebutuhan listrik. Tentu saja salah satu tugas regim neoliberal adalah memastikan tersedianya syarat-syarat bagi investasi modal internasional di Indonesia, termasuk di dalamnya, jaminan pasokan listrik. Karena itu ada program proyek pembangkit listrik 10.000 Mega Watt.
Sebagai bagian upaya pemotongan subsidi listrik dari pendekatan produksi (supply), pembangkit-pembangkit yang sedang dibangun itu berbahan bakar batu bara. Tujuan serupa berusaha dicapai dengan konversi bahan bakar PLTU dan PLTGU, dari BBM ke batu bara dan gas; serta meningkatkan penggunaan minyak bakar (dari 3,5 juta menjadi 5-6 juta) sebagai pengganti solar. Muncul pula rencana menggantikan bahan bakar PLTD skala kecil dari solar ke gasifikasi batu bara.
Sebagai perbandingan, biaya per kWh listrik yang dibangkitkan dengan BBM adalah 1.650 - 2.475 rupiah per kWh, sedangkan jika menggunakan bahan bakar gas biaya produksinya hanya 180 - 452 rupiah er kWh, dan batu bara Rp 158 - Rp 250 per kWh. Karena itu, konversi bahan bakar BBM memang akan menghasilkan penghematan signifikan. Sebagai contoh, selama ini PLTD mengkonsumsi sekitar 2 juta kiloliter (dari 5,5 juta kiloliter) solar sebagai bahan bakar pembangkit. Gasifikasi batu bara yang menggantikan penggunaan tunggal solar dengan 65 persen batu bara dan 35 persen solar dapat menekan penggunaan solar PLTD hingga 50 persen menjadi 1 juta kiloliter. Dari situ ada potensi penghematan subsidi sekitar Rp 12,7 triliun. Demikian juga penghematan yang dihasilkan dengan penggunaan batu bara dan gas menggantikan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLKTGU).
Tahun 2009, pemerintah menargetkan porsi tenaga listrik yang dibangkitkan memakai batu bara meningkat dari 39,94 persen di tahun 2008 menjadi 49 persen. Sementara porsi bahan bakar minyak ditargetkan turun dari 29,15 persen menjadi 19,45 persen atau ditekan menjadi 6,2 juta kiloliter. Menurunkan konsumsi BBM PLN dan menaikan porsi batu bara dan gas memang akan menekan pengeluaran pemerintah, karena pemberian subsidi pemerintah kepada PLN hanya mencakup 27 persen penggunaan BBM, bukan bahan bakar lainnya.

Tetapi program ini tampaknya tidak menyelesaikan persoalan pasokan listrik. Peningkatan porsi penggunaan batu bara dan gas berkontradiksi dengan kebijakan neoliberal regime SBY-JK, yaitu liberalisasi sektor energi, terutama energi primer: minyak, gas dan batu bara. Karena dibiarkan tunduk pada mekanisme pasar, seperti halnya penjualan BBM, penjualan gas dan batu bara pun diprioritaskan ke pasar luar negeri. Karena mekanisme pasar ini juga, harga gas dan batu bara yang dijual ke PLN mengikuti perkembangan harga pasar internasional. Akibatnya, selain mahal, pasokan gas dan batu bara ke PLN juga tersendat-sendat, tidak menentu.
PLTGU Muara Tawar yangg berkapasias 740 ME terpaksa menggunakan bahan bakar minyak karena kekurangan pasokan gas. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilegon yang kapasitasnya 740 MW, hanya dioperasikan 450 MW karena CNOOC hanya merealisasikan pasokan gas 45 juta kaki kubik per hari dari kontrak sebesar 80 juta kaki kubik per hari. Proyek pembangunan terminal penerima gas alam cair di Banten yang direncanakan sejak 2001 untuk mengantisipasi penambahan daya PLTGU Tanjung Priok, Muara Karang, Cilegon dan Muara Tawar, tak kunjung terealisasi karena pasokan gas dari Kalimantan Timur dan Papua difokuskan utuk pasar luar negeri. Untuk mendapatkan gas dari Kalimantan Timur, PLN harus antri menunggu selesainya kontrak ekspor gas pada tahun 2008 dan 2009.

Kondisi serupa terjadi pada pasokan batu bara. Berbeda dengan China, yang hanya mengekspor 45 juta ton dari total produksi 2,3 miliar ton batu baranya, di Indonesia dari 215 juta ton batubara bara yang dihasilkan pada tahun 2007, sebanyak 185 juta ton di jual ke luar negeri (hanya 30 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri). Padahal pemakaian batu bara di Indonesia terus meningkat, dari 19,3 juta ton di tahun 2000 menjadi 45 juta-50 juta ton di tahun 2007, dan 30 ton diantaranya dikonsumsi PLN. Karena itu tidak heran jika selain harus menerima harga yang diberikan produsen (disesuaikan dengan harga di pasar internasional), PLN juga kesulitan mendapatkan pasokan batu bara. PLTU Suralaya misalnya, selalu kekurangan pasokan 1-2 juta ton batu baru per tahun. Sementara PLTU Cilacap berhenti beroperasi di bulan Juni lalu karena tidak sanggup beli batu bara.

Menanggapi mahal dan terbatasnya pasokan energi primer (gas dan batu bara) untuk PLN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro hanya mengatakan, "Hal itu masuk wilayah pembicaraan bisnis. Silahkan PLN bicara dengan produsen gas dan perusahaan batu bara. Yang jelas cadangan batu bara kita banyak." Inilah kontradiksi yang menyebabkan pemerintahan SBY-JK tidak akan pernah sanggup menyelesaikan persoalan kelistrikan nasional. Pemerintah tidak mau PLN terus-menerus memakai BBM, tetapi kebijakan di level energi primer yang dibuat tidak berorientasi pada penyediaan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.
Menggalakkan penghematan konsumsi listrik saja tidak cukup. Lagi pula, konsumsi listrik Indonesia dibanding negara lain tergolong rendah. Seperti disampaikan sebelumnya, electrification ratio di Indonesia hanya 50 persen, dan konsumsi listrik perkapita hanya 400 kWh. Apalagi kenaikan konsumsi listrik tidak terhindarkan. Ia bertumbuh seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Danareksa Researche Institut memperkirakan, setiap pertumbuhan 1 persen produk domestik bruto, konsumsi listrik meningkat 1,2 persen.

Demikian juga program konversi bahan bakar pembagkit. Selama harga batu bara dan gas dibiarkan mengikuti harga pasar, dan tidak ada mekanisme untuk memprioritaskan penjualannya ke pasar dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan pembangkit listrik (juga kebutuhan rakyat dan industri nasional), maka kebijakan tersebut hanya akan mengabdi kepada agenda neoliberal memangkas anggaran pemerintah untuk kepentingan publik.
Lebih salah lagi jika pemerintah menaikkan TDL. Meski tidak akan berani melakukannya sebelum Pemilu 2009, pemerintah SBY-JK (melalui PLN) telah menyusun rencana memperluas segmen pemakai listrik nonsubisidi dan menerapkan tarif regional. Pelanggan yang dikenakan tarif nonsubsidi akan diperluas hingga pengguna daya 1.300 VA. Mereka adalah kalangan pengusaha kecil dan menengah (UKM). Jumlah pelanggan golongan ini mencapai 4,5 juta dari total 35 juta. Sementara penerapan tarif regional yang disesuaikan dengan biaya pokok produksi (BPP) di masing-masing sistem kelistrikan akan memberatkan rakyat di daerah yang BPPnya tinggi. Provinsi dengan BPP tertinggi adalah Papua (Rp 3.192 per KWh), Kalimantan Barat (Rp 3.143 per KWh), Nusa Tenggara Timur (Rp 3.072 per KWh); serta Maluku, Maluku Utara dan Bangka Belitung (2.919 per KWh). Sementara daerah lain berkisar antara Rp 860,- per KWh (Lampung) hingga Rp 2.603 per KWh (NAD).
Tidak dapat disangkal, pemerintah SBY-JK telah gagal menyelesaikan persoalan krisis listrik nasional. Tidak berterus terang dengan menimpakan kesalahan pada konsumen tidak akan memecahkan masalah. Listrik tetap tidak akan terang terus. Jika tetap membiarkan sektor energi primer (minyak, gas dan batu bara) berjalan dalam mekanisme neoliberal, maka pemerintah sesudahnya, yang terpilih pada pemilu 2009 pun akan menemui kegagalan yang sama.
 
Oleh George D.R. Hormat
Dimodifikasi dari publikasi dalam
Inisiatif, Edisi VII, Agustus-September 2008,
Newsletter bulanan Perkumpulan PIKUL